Menurut Kemal, sudah banyak dana yang pemerintah gelontorkan untuk Papua. Namun penanganan dananya tidak efektif. Sehingga, permasalahan sering kali muncul. Salah satunya masalah separatis. "Pemerintah pusat tidak memberikan porsi perhatian yang lebih, uang itu bukan solusi," ujarnya.
Kemal menilai, banyak langkah pemerintah yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia di tanah Papua. Banyak perlakuan pemerintah, lewat aparat keamanan yang masih tidak bisa membuat masyarakat papua nyaman terhadap perlakukan pemerintah pusat. "Pemerintah pusat perlu terobosan untuk memecahkan masalah di Papua," ujarnya.
Sebelumnya, beredar video detik-detik kematian dari seorang aktivis Papua, Yawan Wayeni. Hal itu jelas menyudutkan pemerintah Indonesia dalam penanganan keamanan di Papua. Bahkan ada pendapat yang menilai Papua akan sama nasibnya dengan Timor Lester yang melepaskan diri dari NKRI.
Yorys Raweyai, anggota komisi pertahanan yang juga ketua tim evaluasi otonomi khusus Papua, menyatakan, tidak ada jaminan untuk memutuskan apakah nasib Papua akan lepas dari Indonesia seperti seperti Timor Leste. Namun dia yakin tidak ada motif dari masyarakat Papua untuk referendum. "Selama Pemerintah punya komitmen untuk melakukan pembenahan kesejahteraan di Papua," ujarnya.
Saat ini, kata Yoryys, pemerintah bersama wakil rakyat sedang melakukan evaluasi terhadap penanganan otonomi khusus yang dijalankan di Papua. Banyak permasalahan yang timbul dari penanganan yang kurang efektif dari otonomi khusus. "Pendekatan Papua itu harus soal kesejahteraan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar